Penulis: Admin

Palangka Raya — Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman, berintegritas, dan bermental tangguh, personel Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Polda Kalteng mengikuti kegiatan bimbingan rohani yang diselenggarakan di Mapolda Kalteng, Kamis (29/1/2026) pagi.

Kegiatan bimbingan rohani tersebut diikuti oleh personel Polri dan ASN di lingkungan Polda Kalteng, termasuk personel Rumkit Bhayangkara, sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual yang rutin dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, diharapkan personel mampu memperkuat keimanan serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Bimbingan rohani diisi dengan penyampaian tausiah/ceramah keagamaan yang mengangkat tema penguatan iman, keikhlasan dalam pengabdian, serta pentingnya menjaga sikap dan perilaku yang humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya AKBP dr. Anton Sudarto, M.A.R.S., M.H., mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa keikutsertaan personel dalam kegiatan bimbingan rohani merupakan bagian dari komitmen pimpinan dalam membentuk SDM yang profesional, berkarakter, dan memiliki keseimbangan antara kemampuan teknis serta ketahanan mental spiritual.

“Melalui bimbingan rohani ini, diharapkan seluruh personel dapat semakin meningkatkan kualitas kepribadian, disiplin, serta rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan kesehatan Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Dengan mengikuti kegiatan bimbingan rohani secara berkelanjutan, Rumkit Bhayangkara terus berupaya mendukung program pembinaan SDM Polri yang Presisi, guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai keimanan serta profesionalisme. (Har)

Jakarta Barat — Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Polda Kalteng mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Hotel Mercure Batavia, Jakarta Barat, pada Senin, 28 Juli 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Keuangan (Puskeu) Polri ini dihadiri langsung oleh Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya AKBP dr. Anton Sudarto, M.A.R.S., M.H., didampingi Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu), Operator General Ledger Pelaporan (GLP), serta Operator Aset atau Persediaan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan Polri, khususnya pada satuan kerja pelayanan kesehatan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tersebut, dibahas secara komprehensif mekanisme penyusunan laporan keuangan BLU yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, turut dibahas sinkronisasi data pelaporan melalui sistem General Ledger Pelaporan (GLP) serta pengelolaan aset dan persediaan sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal.

Karumkit Bhayangkara Polda Kalteng mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan bersama pejabat dan operator teknis pengelola keuangan merupakan bentuk dukungan nyata terhadap penguatan sistem tata kelola keuangan rumah sakit yang profesional, tertib administrasi, dan berintegritas.

“Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang akurat dan tepat waktu merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja serta komitmen kami dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan,” ujar Karumkit.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kepala Urusan Keuangan, Operator GLP, serta Operator Aset atau Persediaan di lingkungan Rumkit Bhayangkara semakin meningkatkan sinergi dan pemahaman tugas, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance. (Har)

Palangka Raya – Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kalteng Kombes Pol Budhi Rochmat, S.I.K mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si menghadiri Pelantikan Bersama Pengurus Wilayah (PW) Persatuan Guru NU (Pergunu) dan PW Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (29/1/2026) pagi.

Pelantikan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) Islam binaan NU ini, dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, S.Sos, M.Si bersama unsur Forkopimda, PWNU Kalteng, dan Pengurus Pusat (PP) Pergunu serta PP JKSN.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si melalui Dirbinmas Kombes Pol Budhi Rochmat, S.I.K menyatakan bahwa Polri mendukung semua Ormas yang ada di Provinsi Kalteng yang merupakan mitra Polri dalam menjaga Kamtibmas agar tetap aman dan nyaman.

“Kami ucapkan selamat kepada Pengurus Pergunu dan JKSN Kalteng yang baru dilantik, semoga amanah dan dapat menjalankan visi dan misi organisasi dengan baik,” ucapnya.

Dirbinmas berharap, Pergunu dan JKSN menjadi Ormas Islam yang ikut menjaga moral bangsa dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa di Bumi Tambun Bungai.

“Saya mengajak semua Ormas yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah untuk ikut berpartisipasi aktif bersama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.(sam)

Palangkaraya- Selasa (29/01/2026) Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polisi Masyarakat (Polmas) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum perairan Polda Kalteng serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak mental dan kejiwaan.

‎Kapolda Kalteng Irjen Pol.Iwan Kurniawan S.I.K.,M.Si., melalui Dirpolairud Polda Kalteng Kombes. Pol. Dony Eka Putra, S.I.K., M.H., mengatakan, Dalam kegiatan tersebut, personel Ditpolairud secara langsung berinteraksi dengan warga, menyampaikan pesan agar tidak memakai, memperjualbelikan, maupun menyalahgunakan narkoba karena hal tersebut melanggar hukum. Imbauan ini juga ditujukan khususnya kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan, agar tetap waspada dan menjauhi narkoba demi terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari pengaruh narkotika.

Melalui pendekatan langsung ke masyarakat, Ditpolairud Polda Kalteng berharap pesan kamtibmas terkait larangan narkoba dapat tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat di Palangkaraya hidup bebas dari narkoba dan mendukung terciptanya kondisi wilayah yang kondusif.

Gunung Mas – Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Wakapolda Kalteng), Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, ke Polres jajaran masih berlanjut.

Kali ini, Wakapolda Kalteng melaksanakan kunkernya di Markas Komando Resor (Mako Polres) Gunung Mas, Kamis (29/1/2026).

Kedatangan jenderal bintang satu tersebut disambut hangat oleh Kapolres Gunung Mas, AKBP Heru Eko Wibowo, S.I.K., M.H., beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gunung Mas di Jalan Bhayangkara No. 01, Kuala Kurun, sekitar pukul 10.30 WIB.

Dalam sambutannya, Kapolres Gunung Mas memaparkan kondisi geografis dan demografis wilayah, serta capaian kinerja jajarannya selama satu tahun terakhir.

AKBP Heru menegaskan bahwa Polres Gunung Mas terus berkomitmen mendukung program Presiden Republik Indonesia, termasuk program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat atas kehadiran Bapak Wakapolda beserta rombongan pejabat utama Polda Kalimantan Tengah di Tanah Habangkalan Penyang Karuhei Tatau. Kunjungan ini menjadi motivasi besar bagi kami di kewilayahan untuk terus meningkatkan pelayanan publik serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Gunung Mas,” ujar AKBP Heru Eko Wibowo.

Sementara itu, Wakapolda Kalteng dalam arahannya memberikan penekanan khusus pada Grand Strategi Polri 2025–2045 bagi seluruh personel Polres Gunung Mas untuk bersikap adaptif terhadap tantangan reformasi dan mengubah wajah pelayanan kepolisian agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa poin utama yang ditekankan Wakapolda antara lain:
• Akselerasi Transformasi Polri 2025, yakni percepatan perubahan budaya kerja yang lebih profesional.
• Penguatan Quick Response Ecosystem, guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan personel dalam merespons aduan serta kebutuhan masyarakat.
• Peta Jalan Transformasi, memastikan seluruh personel memahami visi dan arah kebijakan jangka panjang Polri menuju tahun 2045.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Richard F. L., S.T., perwakilan DPRD, pimpinan pengadilan, serta tokoh adat dari Dewan Adat Dayak (DAD) dan Batamad Kabupaten Gunung Mas. Kehadiran para tokoh tersebut mencerminkan soliditas antara kepolisian, instansi terkait, serta masyarakat adat di Kabupaten Gunung Mas.

Rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 14.30 WIB dalam situasi aman dan kondusif, sebelum rombongan Wakapolda kembali bertolak menuju Kota Palangka Raya.

“Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja Polres Gunung Mas dalam menghadapi berbagai tantangan kamtibmas, khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi bencana banjir di wilayah tersebut,” tutupnya.

Kuala Kurun – Disela-sela kunjungan kerja (kunker) di Markas Kepolisian Resor (Mako Polres) Gunung Mas, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, memberikan bantuan sosial bagi para petani.

Pemberian bansos ini dilakukan sebagai upaya nyata mendukung Asta Cita Presiden RI menuju swasembada pangan, Kamis (29/1/2026).

Rombongan Wakapolda tiba di Jalan Bhayangkara No. 01, Kuala Kurun, sekitar pukul 10.30 WIB dan disambut hangat oleh Kapolres Gunung Mas, AKBP Heru Eko Wibowo, S.I.K., M.H., beserta unsur Forkopimda Kabupaten Gunung Mas.

Dalam kunjungan ini, sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pangan daerah, Wakapolda Kalteng secara simbolis membagikan bantuan sosial (Bansos) kepada sejumlah kelompok tani di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

“Kehadiran Bapak Wakapolda beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Kalteng hari ini memberikan motivasi besar bagi kami di kewilayahan. Penyaluran bantuan sosial kepada kelompok tani ini merupakan langkah konkret Polri dalam mengawal program Asta Cita Presiden RI untuk mencapai swasembada pangan,” ujar Kapolres Gunung Mas, AKBP Heru Eko Wibowo, S.I.K., M.H.

Ia menambahkan bahwa Polres Gunung Mas berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai pelindung keamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis petani dalam meningkatkan produktivitas jagung di daerah ini,” tegas AKBP Heru.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran penting dari Polda Kalteng, seperti Dir Reskrimsus, Dir Resnarkoba, Dir Pamobvit, Kabidhumas, dan Kabid Keu. Kehadiran para pejabat utama ini menunjukkan keseriusan Polda Kalteng dalam memantau langsung kinerja satuan di tingkat kabupaten.

Dari sisi pemerintahan daerah, hadir pula Sekda Kabupaten Gunung Mas, Richard F.L, S.T., perwakilan DPRD, pimpinan Pengadilan Negeri dan Agama, serta perwakilan dari Kodim 1018 Gunung Mas dan tokoh adat (DAD & Batamad).

Kunjungan kerja ini dilanjutkan arahan dari wakapolda kalteng terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah hukum Polres Gunung Mas agar tetap kondusif. (sp)

​JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan apresiasi mendalam atas besarnya dukungan masyarakat terhadap posisi institusi Polri yang tetap berada langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini dinilai sebagai amanah bagi Korps Bhayangkara untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kamis (29/1).

​Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengungkapkan bahwa arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi energi tambahan bagi Polri untuk menjalankan mandat konstitusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

​”Polri menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini akan kami jadikan dasar untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan, dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat,” ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho.

​Sandi menekankan bahwa sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri saat ini sedang dalam fase transformasi besar-besaran. Institusi tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dan kritik konstruktif dari publik.

​Hal ini dilakukan guna memastikan tata kelola kepolisian semakin transparan dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi yang menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia.

​”Sebagaimana tagline Polri untuk masyarakat, kami berkomitmen dan dalam posisi siap untuk terus bekerja keras. Kami terus melakukan perbaikan tata kelola agar menjadi institusi yang diharapkan oleh masyarakat,” tegas Jenderal bintang dua tersebut.

​Sandi Nugroho menegaskan bahwa loyalitas Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah harga mati untuk mendukung agenda pembangunan bangsa. Polri akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional demi kelancaran program-program unggulan pemerintah.

​Pernyataan ini ditutup dengan penegasan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan kedamaian di tanah air.

​”Polri tentunya akan terus loyal dan bekerja sama secara maksimal di bawah Presiden Republik Indonesia untuk mendukung program-program unggulan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara,” pungkasnya.

Palangka Raya – Tokoh pemuda Dayak Kalimantan Tengah. Thoseng TT. Asang Dayak Kalimantan Tengah menyatakan tidak setuju Polri berada di bawah kementerian. Tokoh Pemuda Kalteng ini menekankan bahwa Polri harus tetap langsung berada di bawah Presiden agar bisa bekerja mandiri, profesional, dan fokus menjaga keamanan masyarakat.

Selain itu, Asang mendorong reformasi di Polri, KPK, dan Kejaksaan, agar lembaga-lembaga penegak hukum lebih profesional dan transparan. Mereka juga menekankan pentingnya kesempatan bagi putra dan putri Dayak untuk menempati jabatan strategis, seperti Kapolda, Kapolres, Kapolsek, serta posisi di kementerian dan kantor wilayah seperti ATR/BPN dan Kumham.

“Kami ingin putra-putri Dayak diberi kesempatan memimpin dan berkontribusi untuk bangsa,” ujar Asang.

Asang menegaskan komitmennya untuk mendukung Polri tetap kuat di bawah Presiden dan memperjuangkan keadilan serta keterwakilan masyarakat Dayak di pemerintahan, dengan semangat “Dayak untuk Indonesia”.

Kasongan – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Katingan, Pedi Rahmat Sosiawan, S.E., M.Si., menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Menurut Pedi, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan desain konstitusional yang bertujuan menjaga netralitas, profesionalisme, serta efektivitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas negara. Ia menilai, keberadaan Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memungkinkan koordinasi lintas sektor berjalan lebih optimal, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Polri memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, sangat tepat apabila institusi ini tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah pihak lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pedi menekankan bahwa Polri tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai perekat sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks tersebut, posisi Polri yang independen dan tidak terafiliasi dengan kepentingan tertentu menjadi prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Ia berharap, wacana-wacana perubahan terhadap institusi Polri dapat disikapi secara bijak dengan mengedepankan kepentingan nasional, stabilitas sosial, serta nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, penguatan kinerja dan profesionalisme Polri jauh lebih relevan dibandingkan perubahan struktur pertanggungjawaban kelembagaan.
Pernyataan tersebut, kata Pedi, merupakan sikap FKUB Kabupaten Katingan dalam mendukung terciptanya keamanan, kerukunan umat beragama, serta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Pradanamedia,Palangkaraya – Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., menyampaikan pandangan akademisnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114 Tahun 2025 yang menguji ketentuan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Menurutnya, putusan mayoritas hakim MK memiliki arti penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga netralitas institusi Polri. Hal ini tercermin dari langkah Mahkamah yang membatalkan frasa dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

“Putusan mayoritas MK menegaskan kembali pemurnian fungsi kepolisian sesuai prinsip negara hukum. Kepastian norma menjadi kunci agar tidak terjadi penafsiran yang dapat mengaburkan posisi dan peran Polri,” ujar Kiki dalam keterangannya.

Namun demikian, ia juga menyoroti adanya dissenting opinion dari sejumlah hakim konstitusi. Pandangan berbeda tersebut, kata Kiki, memberikan pengingat penting bahwa tata kelola pemerintahan juga membutuhkan ruang fleksibilitas, terutama agar tidak menimbulkan kekosongan kewenangan atau hambatan administratif pada jabatan-jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan.

“Dissenting opinion ini menekankan bahwa pemerintahan modern dihadapkan pada kebutuhan yang dinamis, sehingga regulasi tidak boleh terlalu kaku hingga menghambat efektivitas penyelenggaraan negara,” jelasnya.

Secara akademis, Kiki menilai perbedaan pandangan dalam putusan MK tersebut justru memperkaya diskursus hukum tata negara. Ia menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, prinsip konstitusionalitas, dan kebutuhan praktis administrasi negara.

Ia pun berharap pembentuk undang-undang dapat menjadikan putusan ini sebagai rujukan penting dalam menyusun regulasi selanjutnya. “Regulasi ke depan harus tetap berpijak pada konstitusi, namun juga adaptif terhadap kebutuhan negara dan masyarakat yang terus berkembang,” pungkasnya.