Kategori: Uncategorized

Palangka Raya – Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kalteng Kombes Pol Budhi Rochmat, S.I.K mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si menghadiri Pelantikan Bersama Pengurus Wilayah (PW) Persatuan Guru NU (Pergunu) dan PW Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (29/1/2026) pagi.

Pelantikan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) Islam binaan NU ini, dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, S.Sos, M.Si bersama unsur Forkopimda, PWNU Kalteng, dan Pengurus Pusat (PP) Pergunu serta PP JKSN.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si melalui Dirbinmas Kombes Pol Budhi Rochmat, S.I.K menyatakan bahwa Polri mendukung semua Ormas yang ada di Provinsi Kalteng yang merupakan mitra Polri dalam menjaga Kamtibmas agar tetap aman dan nyaman.

“Kami ucapkan selamat kepada Pengurus Pergunu dan JKSN Kalteng yang baru dilantik, semoga amanah dan dapat menjalankan visi dan misi organisasi dengan baik,” ucapnya.

Dirbinmas berharap, Pergunu dan JKSN menjadi Ormas Islam yang ikut menjaga moral bangsa dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa di Bumi Tambun Bungai.

“Saya mengajak semua Ormas yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah untuk ikut berpartisipasi aktif bersama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.(sam)

Palangkaraya- Selasa (29/01/2026) Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polisi Masyarakat (Polmas) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum perairan Polda Kalteng serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak mental dan kejiwaan.

‎Kapolda Kalteng Irjen Pol.Iwan Kurniawan S.I.K.,M.Si., melalui Dirpolairud Polda Kalteng Kombes. Pol. Dony Eka Putra, S.I.K., M.H., mengatakan, Dalam kegiatan tersebut, personel Ditpolairud secara langsung berinteraksi dengan warga, menyampaikan pesan agar tidak memakai, memperjualbelikan, maupun menyalahgunakan narkoba karena hal tersebut melanggar hukum. Imbauan ini juga ditujukan khususnya kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan, agar tetap waspada dan menjauhi narkoba demi terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari pengaruh narkotika.

Melalui pendekatan langsung ke masyarakat, Ditpolairud Polda Kalteng berharap pesan kamtibmas terkait larangan narkoba dapat tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat di Palangkaraya hidup bebas dari narkoba dan mendukung terciptanya kondisi wilayah yang kondusif.

Gunung Mas – Kunjungan Kerja (Kunker) Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Wakapolda Kalteng), Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, ke Polres jajaran masih berlanjut.

Kali ini, Wakapolda Kalteng melaksanakan kunkernya di Markas Komando Resor (Mako Polres) Gunung Mas, Kamis (29/1/2026).

Kedatangan jenderal bintang satu tersebut disambut hangat oleh Kapolres Gunung Mas, AKBP Heru Eko Wibowo, S.I.K., M.H., beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gunung Mas di Jalan Bhayangkara No. 01, Kuala Kurun, sekitar pukul 10.30 WIB.

Dalam sambutannya, Kapolres Gunung Mas memaparkan kondisi geografis dan demografis wilayah, serta capaian kinerja jajarannya selama satu tahun terakhir.

AKBP Heru menegaskan bahwa Polres Gunung Mas terus berkomitmen mendukung program Presiden Republik Indonesia, termasuk program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat atas kehadiran Bapak Wakapolda beserta rombongan pejabat utama Polda Kalimantan Tengah di Tanah Habangkalan Penyang Karuhei Tatau. Kunjungan ini menjadi motivasi besar bagi kami di kewilayahan untuk terus meningkatkan pelayanan publik serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Gunung Mas,” ujar AKBP Heru Eko Wibowo.

Sementara itu, Wakapolda Kalteng dalam arahannya memberikan penekanan khusus pada Grand Strategi Polri 2025–2045 bagi seluruh personel Polres Gunung Mas untuk bersikap adaptif terhadap tantangan reformasi dan mengubah wajah pelayanan kepolisian agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa poin utama yang ditekankan Wakapolda antara lain:
• Akselerasi Transformasi Polri 2025, yakni percepatan perubahan budaya kerja yang lebih profesional.
• Penguatan Quick Response Ecosystem, guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan personel dalam merespons aduan serta kebutuhan masyarakat.
• Peta Jalan Transformasi, memastikan seluruh personel memahami visi dan arah kebijakan jangka panjang Polri menuju tahun 2045.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Richard F. L., S.T., perwakilan DPRD, pimpinan pengadilan, serta tokoh adat dari Dewan Adat Dayak (DAD) dan Batamad Kabupaten Gunung Mas. Kehadiran para tokoh tersebut mencerminkan soliditas antara kepolisian, instansi terkait, serta masyarakat adat di Kabupaten Gunung Mas.

Rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 14.30 WIB dalam situasi aman dan kondusif, sebelum rombongan Wakapolda kembali bertolak menuju Kota Palangka Raya.

“Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja Polres Gunung Mas dalam menghadapi berbagai tantangan kamtibmas, khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi bencana banjir di wilayah tersebut,” tutupnya.

Kuala Kurun – Disela-sela kunjungan kerja (kunker) di Markas Kepolisian Resor (Mako Polres) Gunung Mas, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, memberikan bantuan sosial bagi para petani.

Pemberian bansos ini dilakukan sebagai upaya nyata mendukung Asta Cita Presiden RI menuju swasembada pangan, Kamis (29/1/2026).

Rombongan Wakapolda tiba di Jalan Bhayangkara No. 01, Kuala Kurun, sekitar pukul 10.30 WIB dan disambut hangat oleh Kapolres Gunung Mas, AKBP Heru Eko Wibowo, S.I.K., M.H., beserta unsur Forkopimda Kabupaten Gunung Mas.

Dalam kunjungan ini, sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pangan daerah, Wakapolda Kalteng secara simbolis membagikan bantuan sosial (Bansos) kepada sejumlah kelompok tani di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

“Kehadiran Bapak Wakapolda beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Kalteng hari ini memberikan motivasi besar bagi kami di kewilayahan. Penyaluran bantuan sosial kepada kelompok tani ini merupakan langkah konkret Polri dalam mengawal program Asta Cita Presiden RI untuk mencapai swasembada pangan,” ujar Kapolres Gunung Mas, AKBP Heru Eko Wibowo, S.I.K., M.H.

Ia menambahkan bahwa Polres Gunung Mas berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai pelindung keamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis petani dalam meningkatkan produktivitas jagung di daerah ini,” tegas AKBP Heru.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran penting dari Polda Kalteng, seperti Dir Reskrimsus, Dir Resnarkoba, Dir Pamobvit, Kabidhumas, dan Kabid Keu. Kehadiran para pejabat utama ini menunjukkan keseriusan Polda Kalteng dalam memantau langsung kinerja satuan di tingkat kabupaten.

Dari sisi pemerintahan daerah, hadir pula Sekda Kabupaten Gunung Mas, Richard F.L, S.T., perwakilan DPRD, pimpinan Pengadilan Negeri dan Agama, serta perwakilan dari Kodim 1018 Gunung Mas dan tokoh adat (DAD & Batamad).

Kunjungan kerja ini dilanjutkan arahan dari wakapolda kalteng terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah hukum Polres Gunung Mas agar tetap kondusif. (sp)

​JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan apresiasi mendalam atas besarnya dukungan masyarakat terhadap posisi institusi Polri yang tetap berada langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini dinilai sebagai amanah bagi Korps Bhayangkara untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kamis (29/1).

​Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengungkapkan bahwa arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi energi tambahan bagi Polri untuk menjalankan mandat konstitusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

​”Polri menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini akan kami jadikan dasar untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan, dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat,” ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho.

​Sandi menekankan bahwa sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri saat ini sedang dalam fase transformasi besar-besaran. Institusi tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dan kritik konstruktif dari publik.

​Hal ini dilakukan guna memastikan tata kelola kepolisian semakin transparan dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi yang menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia.

​”Sebagaimana tagline Polri untuk masyarakat, kami berkomitmen dan dalam posisi siap untuk terus bekerja keras. Kami terus melakukan perbaikan tata kelola agar menjadi institusi yang diharapkan oleh masyarakat,” tegas Jenderal bintang dua tersebut.

​Sandi Nugroho menegaskan bahwa loyalitas Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah harga mati untuk mendukung agenda pembangunan bangsa. Polri akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional demi kelancaran program-program unggulan pemerintah.

​Pernyataan ini ditutup dengan penegasan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan kedamaian di tanah air.

​”Polri tentunya akan terus loyal dan bekerja sama secara maksimal di bawah Presiden Republik Indonesia untuk mendukung program-program unggulan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara,” pungkasnya.

Palangka Raya – Tokoh pemuda Dayak Kalimantan Tengah. Thoseng TT. Asang Dayak Kalimantan Tengah menyatakan tidak setuju Polri berada di bawah kementerian. Tokoh Pemuda Kalteng ini menekankan bahwa Polri harus tetap langsung berada di bawah Presiden agar bisa bekerja mandiri, profesional, dan fokus menjaga keamanan masyarakat.

Selain itu, Asang mendorong reformasi di Polri, KPK, dan Kejaksaan, agar lembaga-lembaga penegak hukum lebih profesional dan transparan. Mereka juga menekankan pentingnya kesempatan bagi putra dan putri Dayak untuk menempati jabatan strategis, seperti Kapolda, Kapolres, Kapolsek, serta posisi di kementerian dan kantor wilayah seperti ATR/BPN dan Kumham.

“Kami ingin putra-putri Dayak diberi kesempatan memimpin dan berkontribusi untuk bangsa,” ujar Asang.

Asang menegaskan komitmennya untuk mendukung Polri tetap kuat di bawah Presiden dan memperjuangkan keadilan serta keterwakilan masyarakat Dayak di pemerintahan, dengan semangat “Dayak untuk Indonesia”.

Kasongan – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Katingan, Pedi Rahmat Sosiawan, S.E., M.Si., menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Menurut Pedi, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan desain konstitusional yang bertujuan menjaga netralitas, profesionalisme, serta efektivitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas negara. Ia menilai, keberadaan Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memungkinkan koordinasi lintas sektor berjalan lebih optimal, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Polri memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, sangat tepat apabila institusi ini tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah pihak lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pedi menekankan bahwa Polri tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai perekat sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks tersebut, posisi Polri yang independen dan tidak terafiliasi dengan kepentingan tertentu menjadi prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Ia berharap, wacana-wacana perubahan terhadap institusi Polri dapat disikapi secara bijak dengan mengedepankan kepentingan nasional, stabilitas sosial, serta nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, penguatan kinerja dan profesionalisme Polri jauh lebih relevan dibandingkan perubahan struktur pertanggungjawaban kelembagaan.
Pernyataan tersebut, kata Pedi, merupakan sikap FKUB Kabupaten Katingan dalam mendukung terciptanya keamanan, kerukunan umat beragama, serta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Pradanamedia,Palangkaraya – Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., menyampaikan pandangan akademisnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114 Tahun 2025 yang menguji ketentuan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Menurutnya, putusan mayoritas hakim MK memiliki arti penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga netralitas institusi Polri. Hal ini tercermin dari langkah Mahkamah yang membatalkan frasa dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

“Putusan mayoritas MK menegaskan kembali pemurnian fungsi kepolisian sesuai prinsip negara hukum. Kepastian norma menjadi kunci agar tidak terjadi penafsiran yang dapat mengaburkan posisi dan peran Polri,” ujar Kiki dalam keterangannya.

Namun demikian, ia juga menyoroti adanya dissenting opinion dari sejumlah hakim konstitusi. Pandangan berbeda tersebut, kata Kiki, memberikan pengingat penting bahwa tata kelola pemerintahan juga membutuhkan ruang fleksibilitas, terutama agar tidak menimbulkan kekosongan kewenangan atau hambatan administratif pada jabatan-jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan.

“Dissenting opinion ini menekankan bahwa pemerintahan modern dihadapkan pada kebutuhan yang dinamis, sehingga regulasi tidak boleh terlalu kaku hingga menghambat efektivitas penyelenggaraan negara,” jelasnya.

Secara akademis, Kiki menilai perbedaan pandangan dalam putusan MK tersebut justru memperkaya diskursus hukum tata negara. Ia menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, prinsip konstitusionalitas, dan kebutuhan praktis administrasi negara.

Ia pun berharap pembentuk undang-undang dapat menjadikan putusan ini sebagai rujukan penting dalam menyusun regulasi selanjutnya. “Regulasi ke depan harus tetap berpijak pada konstitusi, namun juga adaptif terhadap kebutuhan negara dan masyarakat yang terus berkembang,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA – Sugiarto, atas nama Partai Buruh Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak ditempatkan di bawah kementerian tertentu.

Menurut Sugiarto, penempatan Polri secara langsung di bawah Presiden RI dinilai penting untuk menjaga independensi institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat.

“Polri harus berada langsung di bawah Presiden RI, bukan di bawah kementerian tertentu, agar tetap independen dan fokus menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Ia menilai, kedudukan tersebut akan memperkuat peran Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara, sehingga mampu bekerja secara profesional dan bebas dari kepentingan sektoral.

Sugiarto berharap, dengan posisi yang jelas dan kuat di bawah Presiden, Polri dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak ditempatkan di bawah kementerian tertentu.

Menurut Abdul Hafid, posisi Polri di bawah Presiden merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Polri harus tetap berada di bawah Presiden RI, bukan di bawah kementerian tertentu, agar integritas dan profesionalisme institusi tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menilai, penempatan Polri secara langsung di bawah Presiden akan memperkuat independensi institusi dalam menegakkan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa intervensi kepentingan sektoral.

Abdul Hafid juga berharap Polri terus melakukan pembenahan di berbagai lini, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Menurutnya, dukungan semua pihak sangat diperlukan agar Polri dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di tengah masyarakat.