Kategori: Uncategorized

Katingan – Polsek Marikit, Polres Katingan, Polda Kalteng menyampaikan imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada warga masyarakat Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan., Kamis, (29/01/2026) Siang.

Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono,S.H,S.I.K.,M.H melalui Kapolsek Marikit Ipda Hendra Sopiyan D. Munthe, S.H., mengatakan bahwa langkah pencegahan karhutla Karena masyarakat mempunyai peran strategis dalam menjaga lingkungan.

Menurutnya, untuk mencegah dan menekan terjadinya bencana karhutla warga masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan pertanian dan berladang dengan cara membakar Pembukaan lahan tidak lestari akan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi.

Ia Juga Menjelaskan dampak yang cukup signifikan bagi keseluruhan hajat hidup orang banyak baik dari segi kesehatan, hilangnya mata pencaharian, dan dampak turunan lainnya”, lanjutnya.

Kemudian Kapolsek meminta kepada warga supaya berperan aktif dalam menjaga lahan masing-masing dari bencana karhutla.

BARITO UTARA – Jajaran Polsek Teweh Timur melaksanakan pengamanan dan monitoring kegiatan Rapat Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 di Desa Mampuak II, Kecamatan Teweh Timur, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Mampuak II tersebut berjalan aman dan lancar dengan kehadiran unsur pemerintah kecamatan, desa, serta tokoh masyarakat. Pengamanan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Teweh Timur, yakni Brigpol Rexzy Herdika bersama Bripda Dicky Maulana A.S.

Rapat penetapan KPM BLT-DD ini dihadiri oleh Camat Teweh Timur, Kapolsek Teweh Timur, Kepala Desa Mampuak II, Ketua dan Anggota BPD, Tenaga Ahli Kabupaten, para Ketua RT, serta Mantir Adat Desa Mampuak II.

Dalam hasil rapat tersebut ditetapkan sebanyak 8 (delapan) orang KPM sebagai penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2026. Masing-masing penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Bhabinkamtibmas Polsek Teweh Timur, Brigpol Rexzy Herdika, menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan proses penetapan berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran, serta benar-benar diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu secara ekonomi.

“Polsek Teweh Timur mendukung penuh program pemerintah desa, khususnya bantuan sosial, agar pelaksanaannya berjalan aman dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi kamtibmas terpantau aman, tertib, dan kondusif, tanpa adanya gangguan keamanan.

BARITO UTARA – Polsek Teweh Timur melaksanakan pengamanan dan monitoring kegiatan Rapat Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 di Desa Sampirang I, Kecamatan Teweh Timur, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut berlangsung di Kantor Desa Sampirang I dan berjalan aman serta lancar hingga selesai. Rapat dihadiri oleh Camat Teweh Timur, Kapolsek Teweh Timur IPTU Ade Soemarna, S.Sos., M.A.P, Kepala Desa Sampirang I, Ketua dan Anggota BPD, Tenaga Ahli Kabupaten, para Ketua RT, Mantir Adat, serta Bhabinkamtibmas Polsek Teweh Timur yakni Brigpol Rexzy Herdika dan Bripda Dicky Maulana A.S.

Dalam rapat tersebut disepakati penetapan 10 (sepuluh) orang KPM sebagai penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2026 di Desa Sampirang I. Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Kapolsek Teweh Timur, IPTU Ade Soemarna, menyampaikan bahwa kehadiran Polsek Teweh Timur dalam kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses penetapan KPM BLT-DD berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran, serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

“BLT-DD ini diharapkan dapat membantu warga yang kurang mampu secara ekonomi dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sampirang I,” ujar Kapolsek.

Selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan. (arc)

Palangkaraya – Pakar hukum sekaligus praktisi penegakan hukum, Suriansyah Halim, menolak tegas wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Ia menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur yang berpotensi merusak fondasi reformasi sektor keamanan yang telah dibangun sejak era Reformasi 1998.

Menurut Suriansyah, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden bukan sekadar pengaturan administratif, melainkan hasil koreksi sejarah atas praktik penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu. Struktur tersebut, kata dia, dirancang untuk menjaga independensi kepolisian sebagai institusi penegak hukum.

“Ini bukan sekadar soal struktur, tapi soal independensi. Kalau Polri ditarik ke bawah kementerian, maka ia akan kehilangan daya geraknya sebagai alat negara dan berisiko besar berubah menjadi alat kekuasaan,” ujar Suriansyah dalam keterangannya, Selasa (27/1).

Ia menilai, penempatan Polri di bawah kementerian justru membuka kembali ruang intervensi politik terhadap institusi penegak hukum. Menurutnya, pelemahan itu tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dapat berdampak langsung pada praktik penegakan hukum di lapangan.

Suriansyah juga mempertanyakan dasar konstitusional dari wacana tersebut. Ia menilai gagasan itu lebih menyerupai isu politik ketimbang kebutuhan riil dalam sistem ketatanegaraan maupun sistem hukum nasional.

“Wacana ini tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat dan minim basis akademik. Kalau lembaga-lembaga yang secara resmi membidangi urusan hukum dan keamanan saja menolak, maka patut dicurigai ini hanya manuver politik, bukan kebutuhan negara,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan potensi dampak birokratis apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian. Rantai komando yang semakin panjang, menurut dia, akan memperlambat proses koordinasi dan menurunkan responsivitas aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

“Kondisi itu akan berdampak langsung pada pelayanan publik. Sekarang saja masyarakat sering mengeluhkan lambannya proses hukum. Kalau ditambah lapisan kementerian, maka kelambanan itu bisa menjadi sistemik,” ucapnya.

Suriansyah menegaskan, penguatan institusi Polri seharusnya dilakukan melalui peningkatan profesionalisme, sistem pengawasan yang efektif, serta akuntabilitas yang transparan. Ia mengingatkan agar agenda reformasi tidak dipelintir atas nama penataan kelembagaan.

“Jangan bungkus kemunduran dengan istilah penataan. Ini jelas langkah mundur dan berbahaya bagi demokrasi serta supremasi hukum,” kata dia. (*/rls/tim/red)

PALANGKARAYA – Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.A.P., menegaskan bahwa institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan penegakan hukum hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Menurutnya, berdasarkan kajian akademik, Polri memiliki keunggulan struktural berupa jaringan kelembagaan yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah pedalaman. Kondisi tersebut menjadikan Polri sebagai aktor penting dalam memperkuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Tugas dan fungsi Polri sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, perannya harus tetap sentral dengan dukungan kelembagaan yang kuat,” ujar Yusuf menanggapi wacana perubahan institusi Polri dalam agenda kenegaraan belakangan ini.

Meski demikian, Yusuf tidak menutup mata terhadap dinamika sosial dan tuntutan publik yang terus berkembang. Ia menilai bahwa penyesuaian tetap diperlukan, namun bukan pada aspek perubahan status kelembagaan. Penataan yang dimaksud lebih diarahkan pada penguatan fungsi, peran, serta tata kelola agar Polri semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Yang dibutuhkan bukan perubahan kelembagaan, melainkan penguatan peran dan fungsi Polri agar semakin optimal dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan institusi yang tepat akan mendorong terciptanya harmonisasi sosial dan mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Dengan demikian, stabilitas dan ketertiban umum dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut, lanjut Yusuf, merupakan sikap akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang menekankan pentingnya reformasi berbasis penguatan manajemen dan kinerja institusi, bukan perubahan fundamental pada struktur kelembagaannya.

PALANGKA RAYA – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Tengah, Prof. Bulkani, menegaskan bahwa upaya pembenahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur kelembagaan, apabila tidak diiringi dengan perubahan paradigma dalam pengelolaannya.

Menurutnya, perdebatan mengenai di mana Polri bernaung atau bagaimana struktur organisasinya bukanlah persoalan substantif. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana nilai, cara berpikir, dan komitmen internal benar-benar diubah dan diamalkan dalam praktik sehari-hari.

“Tidak ada gunanya perubahan struktur jika paradigma pengelolaannya tidak berubah dan tidak diamalkan,” tegas Prof. Bulkani.

Ia menilai, kunci utama perbaikan Polri terletak pada kesungguhan para pimpinan dalam menumbuhkan dan mengembangkan komitmen untuk memperbaiki citra institusi di mata masyarakat. Tanpa keteladanan dari pimpinan, menurutnya, reformasi internal hanya akan berhenti pada tataran wacana.

Prof. Bulkani juga menekankan pentingnya ketegasan terhadap oknum-oknum internal yang selama ini dinilai mencederai nama baik Polri. Penindakan yang adil dan konsisten, kata dia, merupakan langkah mendasar untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Oknum yang merusak citra Polri harus ditindak tegas. Citra Polri sebagai pengayom masyarakat harus benar-benar dijaga dan ditumbuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perbaikan citra Polri harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Hal tersebut mencakup sistem rekrutmen yang bersih dan berintegritas, hingga pola pembinaan karier yang mengedepankan prinsip meritokrasi secara transparan.

Selain itu, Prof. Bulkani menilai perlunya sistem sanksi yang jelas serta indikator kinerja yang terukur agar setiap anggota Polri memiliki arah dan standar kerja yang pasti.

Ia berharap, melalui perubahan paradigma yang konsisten dan berkelanjutan, Polri dapat semakin dipercaya masyarakat dan menjalankan perannya secara optimal sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan publik.

Kapuas – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Perempuan Dayak (Perperdayak) Kabupaten Kapuas, Timotius Mahar, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, serta tidak ditempatkan di bawah kementerian mana pun.

Menurut Timotius Mahar, posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden merupakan amanat konstitusi dan sangat penting untuk menjaga independensi, profesionalisme, serta netralitas Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sudah tepat jika Polri berada langsung di bawah Presiden agar tetap independen dan tidak terpengaruh kepentingan politik atau birokrasi kementerian tertentu,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa dengan berada langsung di bawah Presiden, koordinasi Polri dengan TNI serta lembaga negara lainnya dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa DPD Perperdayak Kabupaten Kapuas mendukung Polri yang profesional, presisi, dan humanis, serta berharap Polri terus meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik melalui pelayanan yang adil, transparan, dan berkeadilan hukum.

“Perperdayak Kab. Kapuas siap mendukung Polri dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di wilayah Kabupaten Kapuas, demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” pungkasnya.

Damang Kepala Adat Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Sampet, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Damang Sampet sebagai bentuk komitmen masyarakat adat Dayak dalam menjaga stabilitas keamanan, persatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden merupakan langkah yang tepat guna memastikan netralitas, profesionalitas, dan independensi Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan tetap berada di bawah Presiden, Polri dapat bekerja secara profesional, netral, dan fokus pada kepentingan bangsa dan negara,” ujar Damang Sampet.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat adat Kecamatan Dadahup selama ini merasakan langsung kehadiran Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah, menyelesaikan persoalan sosial secara humanis, serta membangun sinergi dengan tokoh adat dan masyarakat.

Damang Sampet berharap Polri ke depan semakin memperkuat pendekatan kearifan lokal dan terus menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga adat, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen bangsa.

“Sebagai masyarakat adat, kami siap mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi terciptanya kedamaian dan persatuan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya dukungan dari tokoh adat tersebut, diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat adat semakin kuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan nasional.

Palangka Raya — Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman, berintegritas, dan bermental tangguh, personel Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Polda Kalteng mengikuti kegiatan bimbingan rohani yang diselenggarakan di Mapolda Kalteng, Kamis (29/1/2026) pagi.

Kegiatan bimbingan rohani tersebut diikuti oleh personel Polri dan ASN di lingkungan Polda Kalteng, termasuk personel Rumkit Bhayangkara, sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual yang rutin dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, diharapkan personel mampu memperkuat keimanan serta menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Bimbingan rohani diisi dengan penyampaian tausiah/ceramah keagamaan yang mengangkat tema penguatan iman, keikhlasan dalam pengabdian, serta pentingnya menjaga sikap dan perilaku yang humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya AKBP dr. Anton Sudarto, M.A.R.S., M.H., mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa keikutsertaan personel dalam kegiatan bimbingan rohani merupakan bagian dari komitmen pimpinan dalam membentuk SDM yang profesional, berkarakter, dan memiliki keseimbangan antara kemampuan teknis serta ketahanan mental spiritual.

“Melalui bimbingan rohani ini, diharapkan seluruh personel dapat semakin meningkatkan kualitas kepribadian, disiplin, serta rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan kesehatan Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Dengan mengikuti kegiatan bimbingan rohani secara berkelanjutan, Rumkit Bhayangkara terus berupaya mendukung program pembinaan SDM Polri yang Presisi, guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai keimanan serta profesionalisme. (Har)

Jakarta Barat — Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Polda Kalteng mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Hotel Mercure Batavia, Jakarta Barat, pada Senin, 28 Juli 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Keuangan (Puskeu) Polri ini dihadiri langsung oleh Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya AKBP dr. Anton Sudarto, M.A.R.S., M.H., didampingi Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu), Operator General Ledger Pelaporan (GLP), serta Operator Aset atau Persediaan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan Polri, khususnya pada satuan kerja pelayanan kesehatan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tersebut, dibahas secara komprehensif mekanisme penyusunan laporan keuangan BLU yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, turut dibahas sinkronisasi data pelaporan melalui sistem General Ledger Pelaporan (GLP) serta pengelolaan aset dan persediaan sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal.

Karumkit Bhayangkara Polda Kalteng mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan bersama pejabat dan operator teknis pengelola keuangan merupakan bentuk dukungan nyata terhadap penguatan sistem tata kelola keuangan rumah sakit yang profesional, tertib administrasi, dan berintegritas.

“Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang akurat dan tepat waktu merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja serta komitmen kami dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan,” ujar Karumkit.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kepala Urusan Keuangan, Operator GLP, serta Operator Aset atau Persediaan di lingkungan Rumkit Bhayangkara semakin meningkatkan sinergi dan pemahaman tugas, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance. (Har)